gawoh.com – Bandarlampung, Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, menyampaikan pesan penting bagi para guru untuk berhati-hati dalam menghadapi siswa, terutama dalam memberikan tindakan atau hukuman. Pernyataan ini disampaikannya saat menutup Forum Grup Discussion (FGD) bertajuk “Perlindungan Guru” yang digelar oleh Ikatan Alumni (IKA) FKIP Universitas Lampung (Unila) di Bandarlampung, Senin.
“Karena eranya sekarang berbeda ketika kita atau guru sekarang ini dibandingkan saat sekolah dulu. Sekarang masyarakat menuntut itu mudah. Jika sudah ada dua alat bukti, bisa diproses. Apalagi tidak ada yang kebal terhadap hukum,” ujar Samsudin.
Ia menegaskan agar guru tidak menggunakan tindakan fisik terhadap siswa. Selain itu, ia mengingatkan para orang tua siswa agar tidak terlalu sensitif dalam menyikapi persoalan di sekolah.
“Saya waktu dulu pernah dicubit guru sampai biru. Tapi ketika mengadu ke ibu, malah dinasihati: ‘Kenapa kamu gak masukkan bajunya?’” kenangnya, sambil menekankan pentingnya kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mendidik anak.
Samsudin juga berharap perlindungan terhadap guru dapat diatur dalam lingkup sekolah. “Artinya, kalau ada persoalan yang masih di dalam pagar sekolah, aparat belum bisa memproses. Tapi ini masih harapan dan perlu digodok di pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua IKA FKIP Unila, Bustami Zainudin, turut menyoroti kemudahan kriminalisasi terhadap guru di era sekarang. Menurutnya, penghargaan terhadap guru sebagai pengganti orang tua di sekolah mulai bergeser.
“Sekarang sudah bergeser terkait penghargaan terhadap guru. Guru dianggap hanya sebagai pengajar dan bukan sebagai pengganti orang tua di sekolah,” ujarnya.
Bustami, yang juga menjabat sebagai anggota DPD RI, menegaskan bahwa setiap kesuksesan seseorang tidak terlepas dari peran besar seorang guru.
FGD ini juga menghasilkan Maklumat IKA FKIP Unila untuk Dunia Pendidikan Lampung. Salah satu poin pentingnya adalah menyoroti kondisi pendidikan di Lampung yang dianggap “tidak baik-baik saja.”
Maklumat tersebut menyerukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga marwah pendidikan, sesuai cita-cita Pembukaan UUD 1945. Guru sebagai aset penting bangsa juga harus mendapat perhatian lebih, baik dari segi kesejahteraan maupun perlindungan hukum.
